Kabupaten Kampar (Riauforum.com) – Muhammad Halil Sekjend PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momentum penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Kampar, perangkat desa tidak hanya berperan penting dalam pemerintahan desa tetapi juga banyak perangkat desa yang berkontribusi sebagai penyelenggara dalam Pilkada. 16/5/2024.
Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) memegang peran strategis dalam berbagai tingkatan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Namun, potensi bahaya keberpihakan perangkat desa dalam Pilkada Kampar 2024 tidak bisa diabaikan. Keberpihakan ini dapat mempengaruhi integritas dan hasil pemilihan secara signifikan.
Berikut adalah analisis mengenai potensi bahaya keberpihakan perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2024.
1. Pengaruh Perangkat Desa terhadap Masyarakat
Perangkat desa memiliki pengaruh yang kuat di tengah masyarakat desa. Mereka sering kali menjadi panutan dan sumber informasi bagi warga desa. Keberpihakan perangkat desa terhadap pasangan calon (paslon) tertentu dapat dengan mudah mempengaruhi preferensi pemilih. Dengan status mereka yang berpengaruh, perangkat desa dapat melakukan kampanye terselubung atau bahkan terang-terangan mendukung paslon tertentu, yang bisa mengarahkan pilihan warga desa kepada paslon tersebut.
2. Netralitas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu
Sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, perangkat desa diharapkan bersikap netral dan profesional. Namun, jika mereka berpihak, integritas penyelenggaraan pemilu bisa terancam. Keberpihakan perangkat desa dapat mengarah pada tindakan yang tidak fair, seperti manipulasi data pemilih, penghilangan suara, atau bahkan intimidasi terhadap pemilih. Hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan hasil pemilu itu sendiri.
3. Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Perangkat desa memiliki akses dan wewenang yang besar dalam administrasi desa. Keberpihakan mereka dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik. Misalnya, mereka dapat menggunakan fasilitas desa atau anggaran desa untuk mendukung kampanye paslon tertentu. Selain itu, perangkat desa yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bisa menggunakan posisinya untuk mempengaruhi keputusan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS demi menguntungkan paslon yang mereka dukung.
4. Konflik Kepentingan
Keberpihakan perangkat desa juga bisa menimbulkan konflik kepentingan. Perangkat desa yang seharusnya netral dapat menjadi agen politik di akar rumput bagi paslon tertentu, menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Hal ini bisa memperbesar potensi terjadinya ketegangan dan konflik di masyarakat, terutama jika ada kecurangan yang terdeteksi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak harmoni sosial dan stabilitas politik di Kabupaten Kampar.
Kesimpulan :
Keberpihakan perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Kampar 2024 berpotensi besar memenangkan paslon tertentu yang mereka dukung. Dengan pengaruh dan wewenang yang dimiliki, perangkat desa bisa mengarahkan pilihan masyarakat, memanipulasi proses pemilihan, dan menyalahgunakan sumber daya desa untuk kepentingan politik.
